BUNTOK (Dinamika Kalteng) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Barito Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui pembinaan jasa konstruksi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR, Hawinu ST, M.Eng., di ruang kerjanya, Selasa (18/2/2025).
Hawinu menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin mengadakan pelatihan dan sosialisasi bagi penyedia jasa, pengguna jasa, serta aparatur pemerintahan terkait. “Kami selalu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Masukan dari masyarakat dan diskusi dengan pemangku kepentingan sangat kami perhatikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” ujarnya.
Salah satu fokus utama Dinas PUPR adalah menyesuaikan regulasi dengan perkembangan terkini. Selain itu, aspirasi masyarakat terkait infrastruktur, baik jalan, jembatan, sungai, maupun irigasi, turut menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. “Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan, meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah,” tambahnya.
Dalam pengendalian biaya proyek, Dinas PUPR secara berkala melakukan survei harga satuan bahan bangunan dan upah tenaga kerja. Survei ini dilakukan setiap dua semester guna memastikan harga yang wajar dan sesuai standar regional. “Penyesuaian harga ini penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan proyek, sekaligus menjaga kesejahteraan tenaga kerja konstruksi,” jelasnya.
Hawinu juga menekankan pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam setiap proyek konstruksi. Menurutnya, selain memastikan proyek berjalan lancar, keselamatan tenaga kerja dan masyarakat sekitar juga harus menjadi prioritas. “Kita harus meminimalkan risiko kecelakaan hingga nol. Itu sebabnya penting untuk memperhatikan aspek penyimpanan dan pembuangan bahan, serta penerapan standar keselamatan kerja,” katanya.
Dinas PUPR juga mendorong penyedia jasa untuk selalu mengikuti spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. “Jangan keluar dari spesifikasi teknis karena itu sudah berdasarkan penelitian. Jika ada pelanggaran, kualitas proyek akan menurun dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Selain itu, koordinasi antar pihak dalam proyek juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. “Kami menganjurkan agar semua pihak dalam satu tim selalu berkoordinasi. Kerjasama yang baik akan menghasilkan pekerjaan yang lebih optimal dibandingkan jika bekerja sendiri tanpa komunikasi,” imbuhnya.
Hawinu juga mengingatkan pentingnya sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi. “Setiap pekerja harus memiliki sertifikasi sesuai standar, baik untuk operator, teknisi, maupun jenjang lainnya. Hal ini agar tenaga kerja kita semakin kompeten dan profesional. Selain itu, kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan juga harus dipastikan agar perlindungan tenaga kerja lebih optimal,” pungkasnya. (mas)
