BARITO SELATAN – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menggelar penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) lintas sektor bersama berbagai pihak, termasuk dengan Perum Bulog, di Aula Kantor Bupati Barito Selatan, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Khristianto Yudha, Wakil Ketua II DPRD Barito Selatan Rusinah, Pj Sekda Ita Minarni, jajaran Forkopimda, Tim Percepatan Pembangunan, H Baharuddin Lisa, H Hasanuddin Agani, serta seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
Dalam sambutannya, Bupati Barito Selatan menegaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah strategis sekaligus bentuk komitmen bersama dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), perlindungan anak berhadapan dengan hukum, pencegahan perkawinan usia anak, hingga pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
“Penandatanganan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan bersama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok yang harus mendapatkan perhatian, perlindungan, dan pemenuhan hak secara optimal,” ujar Bupati.
Selain fokus pada perlindungan sosial, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha pangan di Kabupaten Barito Selatan.
Melalui kolaborasi dengan Perum Bulog dan lintas sektor, pemerintah daerah berharap dapat menghadirkan sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat, di antaranya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok, mendukung penyerapan hasil pertanian lokal, menjaga stabilitas harga pangan di daerah, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah, serta mendukung pengendalian inflasi.
Bupati juga menyoroti masih tingginya tantangan sosial yang dihadapi daerah, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, perkawinan usia anak, serta anak yang berhadapan dengan hukum.
Menurutnya, persoalan tersebut memerlukan penanganan serius, terpadu, dan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, lembaga layanan, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga seluruh elemen masyarakat.
“Melalui penandatanganan MoU ini, saya berharap akan terbangun penguatan koordinasi dan kerja sama dalam pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan dan penanganan TPPO, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, serta pencegahan perkawinan usia anak melalui edukasi dan penguatan peran keluarga,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan layanan pengaduan, rehabilitasi, serta pendampingan bagi korban kekerasan.
Di akhir sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan terus menghadirkan kebijakan dan program yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.
“Keberhasilan pembangunan daerah juga ditentukan oleh sejauh mana kita mampu melindungi generasi penerus bangsa,” pungkasnya. (Mas)
