BARITO SELATAN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini mulai berdampak luas terhadap berbagai sektor, salah satunya konstruksi. Sejumlah pemerintah daerah pun mulai melakukan langkah antisipatif dengan memperbarui data harga satuan upah dan bahan sebagai dasar perencanaan anggaran proyek infrastruktur.
Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Instansi ini melakukan survei ulang harga upah dan material konstruksi guna menyesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Barito Selatan, Agus Siswanto, mengatakan pembaruan data ini penting untuk menjaga akurasi dalam penyusunan anggaran, khususnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
“Sebelumnya survei sudah dilakukan pada Maret 2026, namun karena adanya kenaikan BBM yang memicu perubahan harga, kami melakukan survei ulang agar data tetap relevan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Menurut Agus, fluktuasi harga yang terjadi di tingkat penyedia bahan menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya menghadirkan data harga terbaru agar proses pengadaan barang dan jasa, termasuk tahapan lelang proyek, tidak mengalami hambatan.
Kenaikan harga BBM diketahui berdampak langsung terhadap biaya transportasi dan distribusi material. Hal ini berimbas pada naiknya harga bahan bangunan seperti semen, pasir, batu, hingga aspal, serta meningkatnya biaya operasional tenaga kerja di sektor konstruksi.
Langkah pembaruan data ini dinilai strategis untuk mengantisipasi lonjakan biaya pembangunan, sekaligus menjaga agar proyek infrastruktur tetap berjalan sesuai target tanpa mengorbankan kualitas.
Selain itu, penyesuaian harga juga bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah sebagai pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi. Dengan data yang akurat dan mutakhir, diharapkan potensi kerugian dapat diminimalkan serta pelaksanaan proyek tetap transparan dan akuntabel.
Pemerintah daerah pun berkomitmen untuk terus memantau perkembangan harga di lapangan secara berkala, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah secara nasional. (Mas)
