BARITO SELATAN – Persoalan tunggakan gaji karyawan PT Kencana Sinergi Jaya/PT Prager Kencana Servis kembali mencuat. DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak perusahaan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) serta perwakilan karyawan, Jumat (6/11/2026).
RDP yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Barsel tersebut dipimpin H Irawansyah, didampingi anggota DPRD H Raden Sudarto dan Arbanu. Sedangkan dari Kantor Nakertrans Barsel Di hadiri langsung oleh Plt Kadis Nakertrans H Ahmad Haitami, sekretaris Dinas Nakertrans Beno. Dan Kabid Erma, Sementara pihak perusahaan diwakili Tohap bersama koordinator lapangan karyawan PT Kencana Sinergi Jaya/PT Prager Kencana Servis.
Persoalan utama yang dibahas adalah dugaan penunggakan pembayaran gaji karyawan yang disebut telah berlangsung sekitar satu tahun.
RDP kali ini merupakan pertemuan ketiga yang difasilitasi DPRD Barsel untuk membahas persoalan yang sama. Sebelumnya, RDP telah dilaksanakan pada 5 Agustus 2026 dan 12 Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, para karyawan meminta adanya kepastian mengenai waktu pembayaran gaji yang hingga kini masih tertunggak.
Berdasarkan berita acara hasil RDP, perwakilan karyawan dan pihak perusahaan juga bersepakat bahwa aset yang berada di Site Patas milik PT Kencana Sinergi Jaya/PT Prager Kencana Servis tidak dipindahkan.
Aset tersebut tetap menjadi jaminan hingga persoalan tunggakan gaji diselesaikan. Kesepakatan itu mengacu pada surat pernyataan hasil RDP tanggal 5 Agustus 2026.
Namun, dalam RDP ketiga tersebut belum diperoleh keputusan pembayaran dari pihak perusahaan terkait penyelesaian tunggakan gaji para pekerja.
DPRD Barsel kemudian menyatakan bahwa proses mediasi melalui lembaga DPRD telah dilaksanakan sebanyak tiga kali. Apabila hasil mediasi belum mencapai kesepakatan atau belum memberikan kepuasan bagi pihak karyawan, penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
DPRD juga menyerahkan persoalan tersebut kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses yang saat ini sedang berlangsung di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.
Dengan demikian, DPRD Barsel tidak lagi mengambil langkah mediasi lanjutan terhadap persoalan tersebut dan meminta para pihak mengikuti mekanisme penyelesaian yang berjalan sesuai ketentuan hukum.
Persoalan tunggakan gaji ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hak dasar pekerja. Kepastian pembayaran upah menjadi tuntutan utama karyawan yang hingga kini masih menunggu penyelesaian dari pihak perusahaan.
Berita acara RDP tersebut dibuat dan ditandatangani sebagai dasar tindak lanjut penyelesaian persoalan antara PT Kencana Sinergi Jaya/PT Prager Kencana Servis dengan para karyawannya. (Mas)
