BARITO SELATAN – Polemik pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mendapat perhatian serius setelah masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung ke Gedung DPRD Barito Selatan.
Dalam pertemuan antara massa aksi, DPRD Barito Selatan dan pihak PLN, disepakati bahwa mulai Rabu, 5 Agustus 2026, tidak ada lagi pemadaman listrik secara bergiliran di wilayah Barito Selatan.
Komitmen tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani Kepala PLN UPL Buntok, Vivin Aprianor, di hadapan massa yang menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Barito Selatan. Penandatanganan juga disaksikan Ketua dan sejumlah anggota DPRD Barito Selatan.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut dikoordinatori Jailani, bersama Karnadi Sastra, Endang Suryadi, Dedi, Kari Rosadi, Nasrulah dan sejumlah warga lainnya.
Massa sebelumnya berkumpul di halaman parkir Plaza Beringin Buntok sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Barito Selatan. Rombongan mendapat pengawalan aparat Kepolisian dan Satpol PP Barito Selatan.
Setibanya di Gedung DPRD, massa diterima Wakil Ketua DPRD Barito Selatan Ideham, didampingi Wakil Ketua Rusinah serta sejumlah anggota DPRD lainnya, di antaranya H. Lisawanto, H. Irawansyah dan H. Raden Sudarto.
Dari pihak PLN hadir Rusda Basofi, Asisten Manajer Transaksi Energi PLN Cabang Kapuas, Kepala PLN UPL Buntok Vivin Aprianor beserta jajaran.
Dalam dialog tersebut, massa menyampaikan berbagai keluhan dan tuntutan terkait pemadaman listrik yang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat. Aspirasi kemudian dibahas bersama antara DPRD, warga dan PLN.
Setelah melalui dialog, pihak PLN akhirnya menyatakan komitmennya untuk menghentikan pemadaman bergilir mulai 5 Agustus 2026.
Koordinator massa, Jailani, menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani Kepala PLN UPL Buntok.
”Kita telah sepakat 5 Agustus 2026 tidak ada lagi pemadaman seperti surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala PLN UPL Buntok,” ujar Jailani.
Dalam surat tersebut, PLN menyatakan dan menjamin bahwa sejak Rabu, 5 Agustus 2026, tidak ada lagi pemadaman listrik di wilayah Barito Selatan dan pasokan listrik diupayakan tetap stabil.
Jailani menyebut pernyataan tersebut dibuat dengan dukungan masyarakat Barito Selatan.
Namun demikian, terdapat catatan bahwa apabila di kemudian hari terjadi kondisi khusus yang mengharuskan pengaturan sistem kelistrikan, PLN akan memberikan informasi kepada masyarakat dan melakukan pengondisian manajemen beban.
Dalam rapat tersebut, pihak PLN juga menjelaskan kondisi sistem kelistrikan yang masih dalam tahap pemulihan. PLN menyebut listrik diperkirakan kembali normal setelah seluruh suplai pembangkit masuk dan proses perbaikan selesai.
Meski kondisi kelistrikan pada 5 Agustus masih berstatus siaga dan belum seluruh pembangkit masuk, desakan masyarakat serta dorongan dari para wakil rakyat membuat PLN berkomitmen untuk tidak melakukan pemadaman bergilir mulai tanggal tersebut.
Sementara itu, aksi penyampaian aspirasi mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan.
Sebelum memasuki Gedung DPRD Barito Selatan, massa sempat ditahan di gerbang masuk gedung wakil rakyat. Massa kemudian berdialog dengan Kabag Ops Polres Barito Selatan AKP Afif Hasan sembari dilakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD.
Setelah situasi dipastikan kondusif, massa akhirnya dipersilakan memasuki Gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi.
Kapolres Barito Selatan AKBP Jecson R. Hutapea juga hadir langsung di lokasi untuk memantau jalannya kegiatan penyampaian aspirasi.
Pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi berjalan aman, tertib dan kondusif sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat menyampaikan keluhan terkait pelayanan kelistrikan.
Dengan adanya komitmen PLN tersebut, masyarakat Barito Selatan kini menantikan realisasi janji tidak adanya pemadaman bergilir mulai 5 Agustus 2026 sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani.(Mas)
