BARITO SELATAN – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Barito Selatan, Ensilawatika Wijaya, memimpin rapat pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis, yakni Ranperda Pengelolaan Perikanan Perairan Darat dan Ranperda Pelaksanaan Penghormatan serta Perlindungan kepada Penyandang Disabilitas.
Rapat tersebut digelar di ruang rapat gabungan komisi DPRD Barito Selatan pada Senin (6/4/2026), dan dihadiri seluruh anggota Bapemperda DPRD setempat. Dari pihak eksekutif, turut hadir Asisten I Setda Barsel Rahmad Nuryadin, Kepala Dinas Perikanan Eka Suryatano, perwakilan Dinas Sosial, Kepala Bagian Hukum Setda Barsel serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Ensilawatika Wijaya menjelaskan, pembahasan Ranperda Disabilitas saat ini masih berada pada tahap awal, yakni proses harmonisasi. “Belum masuk ke pembahasan bab maupun pasal per pasal,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya Bapemperda bersama pihak terkait telah melakukan kunjungan ke Kementerian Hukum dan HAM wilayah Palangka Raya guna proses harmonisasi dan fasilitasi. Dari hasil kunjungan tersebut, Dinas Sosial telah melakukan sejumlah perbaikan, khususnya pada substansi narasi sesuai saran dan masukan dari pihak Kemenkumham.
Menurutnya, rapat ini merupakan tahap awal atau rapat perdana dalam pembahasan Ranperda tersebut. Ke depan, akan dilakukan pembahasan lanjutan yang lebih mendalam dengan melibatkan berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial.
Sementara itu, terkait Ranperda Pengelolaan Perikanan Perairan Darat, Ensilawatika menekankan pentingnya memasukkan ketentuan yang mengatur praktik ilegal fishing, termasuk larangan dan sanksi yang tegas.
“Harapannya, ketika perda ini nantinya disahkan, dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Barito Selatan, khususnya dalam menjaga kelestarian sumber daya perairan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Mas)
DPRD Barsel Bahas Dua Ranperda Strategis: Perikanan Darat dan Perlindungan Disabilitas












