Musrenbang Kecamatan Dusun Hilir, Momentum Prioritaskan Pembangunan Barito Selatan

Pewarta: Mas Har
Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha, foto bersama usai Musrenbang Kecamatan Dusun Hilir. (foto: DINAMIKA KALTENG/mas)
Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha, foto bersama usai Musrenbang Kecamatan Dusun Hilir. (foto: DINAMIKA KALTENG/mas)

BUNTOK (Dinamika Kalteng) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan menjadi momen penting dalam pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Barito Selatan, Ideham, saat menghadiri Musrenbang Kecamatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di Kecamatan Dusun Hilir, Senin (10/3/2025).

Menurut Ideham, kegiatan ini menjadi ajang strategis dalam menentukan skala prioritas pembangunan serta menampung masukan dari berbagai komponen masyarakat dan tokoh daerah.

“Musrenbang di kecamatan merupakan bagian dari proses penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Barito Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil dari penjaringan aspirasi ini diharapkan dapat menghasilkan usulan program dan kegiatan pembangunan yang nantinya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Usulan ini juga akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Lebih lanjut, Ideham menekankan bahwa Musrenbang RKPD tingkat kecamatan merupakan wadah strategis bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif. Musrenbang ini melibatkan Pemerintah Kabupaten, DPRD, masyarakat, dalam menentukan arah pembangunan yang lebih baik.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk membahas tantangan dan peluang pembangunan daerah ke depan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim usaha yang baik, serta menyelenggarakan pembangunan yang berkesinambungan.

Dalam kesempatan tersebut, Ideham juga mengingatkan seluruh pemangku kebijakan untuk mematuhi tahapan perencanaan yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada program atau kegiatan yang muncul di tengah jalan saat pembahasan KUA-PPAS atau RAPBD, tanpa melalui proses Musrenbang terlebih dahulu. (mas)

Ikuti update terbaru kami melalui WhatsApp Channel.