Bimtek SPIP di Barsel, Upaya Konkret Cegah Korupsi

Pewarta: Mas Har
Foto bersama peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) SPIP dan manajemen risiko di Aula Kantor Bappeda, Buntok (foto: DINAMIKA KALTENG/kominfobarsel)
Foto bersama peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) SPIP dan manajemen risiko di Aula Kantor Bappeda, Buntok (foto: DINAMIKA KALTENG/kominfobarsel)

Dinamika Kalteng, Buntok – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, melalui Inspektorat Kabupaten Barsel, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bappeda, Buntok, pada Selasa (19/11).

Bimtek tersebut dihadiri jajaran Pemkab Barsel, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalteng, Asisten Setda Barsel, serta Kepala Perangkat Daerah (PD) se-Barsel.

Penjabat (Pj) Bupati Barsel, H. Deddy Winarwan, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Barsel, Edy Purwanto, menyampaikan pentingnya pengendalian internal untuk mencegah tindak korupsi.

“Dengan adanya Bimtek SPIP ini, kita bisa mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, termasuk korupsi, serta meningkatkan tata kelola keuangan negara maupun daerah yang lebih baik,” ujar Edy Purwanto.

Baca:  Pemkab Barito Selatan Rayakan Hari Kesaktian Pancasila untuk Pendidikan Generasi Muda

Edy menjelaskan bahwa SPIP merupakan amanat Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, yang mengharuskan pimpinan instansi pemerintah melakukan penilaian risiko. Langkah ini mencakup identifikasi dan analisis risiko terkait tujuan instansi serta kegiatan pemerintahan.

“SPIP bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan taat aturan, serta menjaga keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset negara,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa penerapan SPIP secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah akan membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Melalui Bimtek ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperkuat pemahaman terhadap SPIP dan manajemen risiko. Langkah ini bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan bebas dari korupsi. (mas)

Baca:  Pastikan Pilkada Lancar, Pj Bupati Barsel Tinjau Sejumlah TPS di Dusun Selatan