BARITO SELATAN – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dan Hari Jadi (Harjad) ke-67 Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Sekretariat Daerah (Setda), Senin (13/7/2026).
Rapat dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Barito Selatan, Dr. Ita Minarni, ST., MT., serta dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan para camat.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas berbagai persiapan pelaksanaan dua agenda besar tersebut. Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang masih menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Usai rapat, Pj Sekda Ita Minarni mengatakan bahwa peringatan HUT RI ke-81 maupun Hari Jadi Barito Selatan ke-67 tetap akan dilaksanakan, tetapi dengan konsep yang lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya.
”Hari ini kita menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan upacara dan rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 serta Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan ke-67,” ujar Ita.
Ia menjelaskan, untuk peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, pemerintah daerah memutuskan hanya melaksanakan upacara bendera tanpa rangkaian perlombaan maupun kegiatan hiburan seperti tahun sebelumnya.
”Karena saat ini masih dalam kondisi efisiensi anggaran, maka kegiatan 17 Agustus difokuskan pada pelaksanaan upacara. Itu merupakan kewajiban sebagai bentuk penghormatan kepada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” katanya.
Hal serupa juga diterapkan pada peringatan Hari Jadi ke-67 Kabupaten Barito Selatan. Pemerintah daerah mengindikasikan tidak akan menggelar Barsel Expo yang selama ini menjadi agenda tahunan.
”Melihat kondisi anggaran yang terbatas, kemungkinan besar Barsel Expo tidak diselenggarakan. Namun, upacara peringatan dan kegiatan syukuran tetap akan dilaksanakan,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Barito Selatan masih membuka peluang menghadirkan kegiatan yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Ita, salah satu opsi yang sedang dibahas bersama pimpinan daerah adalah penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan produk UMKM lokal, termasuk kemungkinan program makan gratis yang memanfaatkan hasil produksi pelaku usaha setempat.
”Kami masih akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk menentukan bentuk kegiatan yang tetap dapat memberikan ruang bagi UMKM, tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” pungkas Ita Minarni yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Selatan. (Mas)
