BARITO SELATAN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan hingga pertengahan Mei 2026 masih belum dapat melaksanakan berbagai pekerjaan fisik pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut dipicu keterbatasan ketersediaan anggaran daerah yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan proyek pemerintah.
Sekretaris Dinas PUPR Barito Selatan, Hawinu, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belanja modal untuk pekerjaan fisik masih belum tersedia, sehingga sejumlah paket proyek belum dapat dilelang maupun dijalankan.
“Di Dinas PUPR saat ini memang belum bisa melaksanakan pekerjaan fisik. Karena ketersediaan dana sesuai informasi dari BPKAD untuk belanja modal masih belum tersedia,” ujar Hawinu, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, apabila proses lelang tetap dipaksakan di tengah kondisi kas daerah yang belum siap, maka dikhawatirkan akan memunculkan persoalan pada tahap pencairan pembayaran proyek nantinya.
“Kalau kita tetap lelang, nanti kami akan kesulitan pada saat pencairan karena dana belum ada tersedia,” katanya.
Pihaknya menjelaskan, saat ini pemerintah daerah masih menunggu kepastian terkait transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat yang sedang dibahas di Jakarta. Dinas PUPR berharap proses tersebut segera menemukan solusi agar pembangunan infrastruktur di daerah dapat kembali berjalan normal.
“Kita berharap transfer keuangan daerah bisa segera berjalan dengan baik supaya pembangunan juga bisa berjalan,” ucapnya.
Hawinu menilai tersendatnya pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak terhadap program pemerintah daerah, namun juga memukul roda perekonomian masyarakat secara luas. Menurutnya, sektor tenaga kerja hingga usaha bahan bangunan ikut terkena imbas akibat belum bergeraknya proyek-proyek pembangunan.
“Kalau tidak ada proyek, bagaimana tenaga kerja bisa berjalan. Kemudian bahan bangunan dan sektor lainnya juga ikut terdampak. Infrastruktur ini salah satu bagian penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Ia juga menyebut persoalan keterlambatan transfer keuangan daerah bukan hanya dialami oleh Kabupaten Barito Selatan, tetapi juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa mendengar, karena ini bukan hanya terjadi di Barito Selatan saja,” ungkapnya.
Di tengah ketidakpastian anggaran tersebut, Dinas PUPR Barsel kini juga harus menghadapi tantangan baru berupa melonjaknya harga bahan bangunan akibat kenaikan harga BBM yang memicu fluktuasi biaya pembangunan.
Saat ini, pihak Dinas PUPR kembali melakukan survei harga satuan bahan bangunan sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi pasar terbaru.
“Kami sedang survei kembali harga satuan karena fluktuasi harga bahan bangunan cukup besar. Kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap biaya pembangunan,” tutup Hawinu. (Mas)
