BARITO SELATAN – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang setiap tahun masih memberikan subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Barito.
Sorotan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Barito Selatan, Ensilawatika Wijaya, dalam rapat pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah di Ruang Rapat Gabungan DPRD Barito Selatan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Ensilawatika, kondisi tersebut cukup disayangkan mengingat PDAM merupakan badan usaha milik daerah yang semestinya mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”PDAM ini seharusnya menjadi salah satu wadah untuk menghasilkan PAD, bukan setiap tahun justru mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah,” ujarnya dalam rapat.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan, Hj Yangsi Hartini, juga mengaku prihatin dengan kondisi PDAM Tirta Barito yang disebut selalu mengalami kerugian setiap tahun.
Yangsi mempertanyakan alasan PDAM terus merugi, sementara usaha utama perusahaan tersebut adalah menjual air kepada masyarakat dengan sumber air baku yang berasal dari Sungai Barito.
”Ini sangat miris. Setiap tahun PDAM selalu diberikan subsidi oleh pemerintah daerah. Padahal mereka menjual air kepada masyarakat dan sumber airnya dari Sungai Barito,” kata Yangsi.
Ia juga menyinggung kondisi PDAM pada masa kepemimpinan sebelumnya yang menurutnya pernah memiliki dana surplus anggaran.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan PDAM Tirta Barito, termasuk aspek manajemen, efisiensi operasional, pendapatan, hingga strategi perusahaan agar tidak terus bergantung pada subsidi daerah.
Rapat pembahasan anggaran tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan Hj Yangsi Hartini, didampingi Hj Rida Sri Ahlina dan Rahmato Rahman.
Rapat turut dihadiri anggota Komisi II DPRD Barito Selatan lainnya, yakni Hermanis, Lisawanto, Hj Nurul Hikmah, dan Hj Sri Mahrita.
DPRD berharap evaluasi terhadap PDAM dapat menghasilkan langkah konkret sehingga perusahaan daerah tersebut mampu meningkatkan kinerja, memberikan pelayanan air bersih yang optimal kepada masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah daerah.(Mas)












